IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Provinsi Jambi menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi faktor kunci keberhasilan e-government karena berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi SIPD dalam penyusunan perencanaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola keuangan, khususnya dalam proses perencanaan anggaran, dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi teori yang digunakan dalam penelitian. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi agar kinerja sistem semakin optimal.
SIPD terbukti berkontribusi besar dalam pengelolaan aset daerah melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset secara lebih akurat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya hambatan utama berupa keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penginputan data ke SIPD. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, serta masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Untuk mengoptimalkan peran SIPD, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pelatihan bagi aparatur daerah, penyempurnaan sistem aplikasi, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan proses perencanaan anggaran di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta tepat sasaran, meskipun perlu perbaikan dalam aspek ketepatan waktu.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
1. Dina Triana Wahyuningsih 2Supanji Setyawan Kartika Pradana Suryatimur. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Sipd) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan DanAset Daerah (Bppkad) Kabupaten Wonosobo. Jurnal Akuntansi, Auditing, Dan Perpajakan, 4, No. 1(1).
2. Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(3), 150–164.
3. Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ri ( Sipd Ri ) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan. Akuntansiku, 3(1), 14–28.
4. Maryam, N. (2023). Mewujudkan Good Governance Melalu Palyanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI(1), 1–18.
5. Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1415–1422. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451
6. Nasution, M. I., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ( Bpkad ) Kota Medan. 9(77), 110–116.
7. Rochmanjsah, & Sholeh. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 10(1), 99.
8. Sulaiman. A. (2020). Tantangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam E-Government. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan.