MENGEVALUASI PERAN DESENTRALISASI FISKAL: ANALISIS TERHADAP PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Ketimpangan pendapatan menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi, dengan penurunan ketimpangan sering dijadikan indikator keberhasilan. Di Provinsi Jambi, perbedaan potensi sumber daya, demografi, dan pertumbuhan antar wilayah menyebabkan ketimpangan ini. Sebagai upaya mengatasinya, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal melalui UU No.33 Tahun 2004, meski efektivitasnya belum sepenuhnya terukur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, (2) mengevaluasi perannya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, (3) memetakan ketimpangan berdasarkan penerimaan daerah, dan (4) mengidentifikasi strategi peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal.
Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan data primer dan sekunder dari BPS, Bappeda, serta literatur terkait, mencakup kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam periode 15 tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi berganda, tipologi Klassen, cross-tabulation, dan SWOT.
Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber daya alam, infrastruktur, akses pendidikan, urbanisasi, dan kebijakan pemerintah. Secara simultan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, meskipun kontribusi DAU terhadap ketimpangan pembangunan tidak signifikan. Untuk mengurangi ketimpangan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan infrastruktur, investasi pendidikan, diversifikasi ekonomi, dan kebijakan pembangunan inklusif. Penelitian ini memberikan dasar evaluasi penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
1. Undang-Undang, R. I. No. 33 Tahun 2004 tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Anggono P. The Effect of Fiscal Balance Funds on Local Economic Growth in Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 2020;6(2).
3. Indonesia R. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun. 2005;140.
4. Indonesia P. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2002.
5. Indonesia R. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006.
6. Tetya O. Analisis Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Doctoral dissertation, Tesis. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia). 2010.
7. Arsyad L. Ekonomi Pembangunan. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta. 2010.
8. Wardhana A. Juanda B. Siregar H. Wibowo K. Dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sosiohumaniora. 2013;15(2), 111-118.
9. Basri S. Desentralisasi Fiskal Dan Disparitas Regional Di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi. 2012;20(04).
10. Nurman MA. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-200. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 2013;9(1), 1-20.
11. Adlina HR. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010-2017.
12. Efriza U. Analisis Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 2014.
13. Neda IG. Mohammed S. The tradeoff between growth and financial equality in financial decentralization policies (the case study of Iran). International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016;1(1), 1256-1267.
14. Mudayen YMV. Maridjo H. The impacts of fiscal decentralization, institutional transformation, and regional revenue on income disparities between provinces in Indonesia. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura. 2018;20(3), 247-259.
15. Juanda B. Junaidi. Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi. IPB. Press. Bogor. 2012.
16. Sidig DS. Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara. 2018;1(1), 978-100.
17. Desmaryani, S., Soleh, A., & Wiarta, I. (2024). Integration of technology acceptance models and government support to improve digital literacy. Heliyon, 10(14).
18. Soleh, A., Daniel, P. A., Tamtomo, H., & Rahayu, Y. (2022). Strategi dan Peran Muhamdiyah dalam Membantu Transformasi Peradapan Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi. Kontekstualita, 37(1), 69-78.
19. Musnaini, M., Suryani, L., Irsyad, M., Asrini, A., & Ketut Mudhita, I. (2022). Performance analysis of local brand organic cosmetics marketing as an effort to develop the Jambi regional economy. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 10(4), 1-20.
20. Herlin, F., Zamzami, Z., Safri, M., & Syahmardi, Y. (2022). Improvement strategy for regional financial performance affecting macroeconomics in regency/city in Jambi province. International Journal of Research in Business & Social Science, 11(8), 401-408.
21. Hidayat, M. S., & Herlin, F. (2019). Fiscal decentralization and its impact on industrial development in Jambi Province. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 7(3), 297-304.
22. Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(2), 81-90.
23. Irmanelly, I., Amir, A., Zamzami, Z., & Syaparuddin, S. (2022). Economic growth inclusivity in Sumatra Province. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(1), 105-113.
24. Hidayat, A. M., Hadiyanto, F., Irmanelly, I. M., & Soleh, A. (2021). THE EFFECT OF EXCHANGE RATES ON FOREIGN DEBT AND ITS IMPACT ON INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH. Rigeo, 11(10).
25. Ridwansyah, M., Desmaryani, S., Irmanelly, I., Musnaini, M., Suman, A., & Fazri, A. (2024). Identifikasi Dan Strategi Pengembangan Potensi Sub Sektor Perikanan Pada Kawasan Ekonomi Baru Di Provinsi Jambi. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 16(1), 39-50.
26. Yuvanda, S., & Hidayat, M. S. (2022). Strategy in developing priority craft industry by using SAWSWOT Model in Jambi Province. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 10(5), 287-296.
27. Yuvanda, S., Zamzami, Z., & Safri, M. (2020). Development on the leading small and medium-sized industry (SMI): food industry in Jambi Province. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 8(3), 311-318.
28. Rosita, R., Haryadi, H., & Amril, A. (2014). Determinan Ekspor CPO Indonesia. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(4), 183-183.